RAKORDA Pengurangan Risiko Bencana Provinsi NTB

BPBD (Badan Penanggulangan Bencana) provinsi NTB bersama forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) atas dukungan Caritas Germany melalui KONSEPSI NTB, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Pengurangan Risiko Bencana pada Selasa-Rabu, 19-20 Oktober 2020 di Hotel Golden Palace Mataram. Kegiatan ini mengangkat tema “Memperkuat Komitmen Para Pihak dan Aksi Kolaborasi PRB Dalam Mendukung Misi NTB yang Tangguh dan Mantab”.

Turut hadir direktur Koslata Sulistiyono, ia juga sebagai wakil ketua Forum PRB NTB.  Dalam RAKORDA PRB ini Sulistiyono mengisi panel interaktif pada hari pertama terkait “Penguatan Kebijakan dan kelembagaan Penanggulangan Bencana”.

Sulistiyono menyampaikan, terdapat lima indikator kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana berdasarkan PERKA BNPB No. 02 tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, dan PERKA BNPB No. 03 2012 Tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.

Pertama, Aturan dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana meliputi; Kerangka hukum PRB dan tanggungjawab eksplisit semua jenjang pemerintahan, sumberdaya dialokasikan khusus untuk PRB di semua tingkatan pemerintahan, partisipasi dan desentralisasi komunitas (pembagian kewenangan dan sumberdaya di ingkat lokal) dan Berfungsinya forum PRB.

Kedua, Peringatan Dini dan Kajian Risiko Bencana dengan indikator; Kajian Risiko Bencana (KRB), tersedianya sistem yang siap memantau, mengarsip dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama, tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat, KRB daerah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas guna menggalang kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko.

Ketiga, Pendidikan Kebencanaan; Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan, Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep dan praktik-praktik PRB dan pemulihan, tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat biaya  yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset, diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan.

Keempat, Pengurangan Faktor Risiko Dasar; PRB merupakan salah satu tujuan dari kebijakan dan rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan SDA, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Rencana dan kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bahaya. Rencana dan kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan ekonomi. Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur PRB termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum. Langkah-langkah PRB dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana. Siap sedianya prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur.

Kelima, Pembangunan Kesiapsiagaan pada Seluruh lini; Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya. Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program tanggap darurat bencana. Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana. Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat.

Ia juga memaparkan terkait Perda NTB No 9 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan bencana, dan Keputusan Gubernur NTB No 360-120 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Forum Penanggulangan Bencana. Peraturan yang berisikan tentang kerangka hukum PRB dan tanggungjawab eksplisit semua jenjang pemerintahan, pengalokasian anggran khusus untuk PRB di semua tingkatan pemerintahan, serta partisipasi dan desentralisasi komunitas (pembagian kewenangan dan sumberdaya di tingkat lokal).

Kegiatan dilanjutkan di hari kedua untuk mendiskusikan terkait Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (Penyusunan Renkon PB Hidrometeorologi), dan Program Kerja Forum PRB NTB. Hasil diskusinya masih dalam proses finalisasi.

Koslata

Perkumpulan yang bervisi untuk mewujudkan perubahan sosial yang demokratis dan berkeadilan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *