HKM Sebagai Skema Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Perhutanan sosial adalah pengelolaan hutan lestari untuk masyarakat yang tinggal didalam dan sekitar kawasan hutan untuk kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup. Pemerintah untuk periode 2015 sampai 2019 mengalokasikan 12,7 juta hektar untuk perhutanan sosial melalui skema hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKM), hutan adat (HA), hutan tanaman rakyat (HTR), dan kemitraan kehutanan (KK) di seluruh Indonesia.

Alokasi tersebut dapat dilihat pada peta indikatif dan areal perhutanan sosial. Untuk mendapatkan skema perhutanan sosial diatur dalam peraturan menteri (PERMEN) N0 83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial sebagai implementasi nawacita khususnya; nawacita satu terkait negara hadir melindungi segenap warga bangsa dan memberikan rasa aman untuk seluruh warga negara, nawacita enam tentang meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya , dan nawacita tujuh mengenai wewujudkan kemandirian ekonomi dengan meningkatkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Sekarang mari kita tengok lebih dalam tentang hutan kemasyarakatan. Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKM) diberikan oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan  permohonan yang diajukan oleh ketua kelompok masyarakat, gabungan tani hutan atau koperasi yang didampingi oleh pokja percepatan perhutanan sosial.

Permohonan IUPHKM dapat dilakukan secara manual maupun online, disamping ditujukan kepada menteri, juga ditembuskan kepada gubernur atau bupati/walikota, kepala balai PSKL atau KKPH setempat dengan melampirkan; daftar nama anggota kelompok HKM dilengkapi NIK dan fotocopy KTP. Kedua, gambaran umum wilayah antara lain keadaan fisik, sosial ekonomi, dan potensi kawasan. Tiga, peta usulan lokasi yang dimohon dengan skala 1:50.000 berbentuk dokemn tertulis dan dalam bentuk safe file. Areal hutan yang dimohon dapat berupa hutan produksi maupun hutan lindung.

Terhadap permohonan yang diajukan oleh ketua kelompok tersebut, dirjen perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan (PSKL) melakukan verifikasi administrasi. Jika semua persyaratan terpenuhi, PSKL meminta perwakilan balai PSKL membentuk tim untuk melakukan verifikasi tekhnis. Setelah melakukan kegiatannya kepala balai PSKL melaporkan hasil verifikasi tekhnis kepada dirjen PSKL. Jika semua hasil verifikasi tekhnis telah memenuhi persyaratan, dirjen PSKL atas nama menteri lingkungan hidup dan kehutanan menerbitkan surat keputusan (SK) tentang IUPHKM.

Pemanfaatan hutan yang dapat diperoleh di hutan produksi berupa hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), serta jasa lingkungan. Sedangkan pemanfaatan hutan lindung tidak dapat memanfaatkan hasil hutan kayu atau penebangan pohon.

IUPHKM berlaku hingga 35 tahun dengan evaluasi sekali lima tahun. IUPHKM bukan merupakan hak kepemilikan serta tidak dapat dipindahtangankan atau diagunkan. Izin tidak dapat dijualbelikan dan diwariskan. Dalam melaksanakan rangkaian kegiatannya, masyarakat mendapat pendampingan sejak usulan permohonan hingga pengembangan usaha.

Disamping itu hak yang didapat masyarakat antara lain; perlindungan dari gangguan, mengelola serta memanfaatkan hutan dan lainnya. Sementara itu kewajiban yang harus dipenuhi antara lain memberi tanda batas areal kerja, menyusun rencana kegiatan dan pelaporan, penanaman dan pemeliharaan, tata usaha hasil hutan, membayar provisi hasil hutan, serta mempertahankan fungsi perlindungan hutan.

Dengan perhutanan sosial maka masyarakat menjadi legal dalam kawasan hutan. Program-program pemerintah dan CSR dapat masuk ke masyarakat didalam dan sekitar hutan.

Bagaimana dengan hutan disekitar sahabat Koslata? Statusnya apa? Yuk! mulai kenali dan perduli.

Koslata

Perkumpulan yang bervisi untuk mewujudkan perubahan sosial yang demokratis dan berkeadilan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *