Pertanyaan-Pertanyaan Aduhai Bagi Desa Tanggap Covid-19, No 5 Paling Greget

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini menjadi sesuatu yang menarik sebagai bahan diskusi dan pertimbangan bagi Pemdes dan BPD dalam merespon dan menindaklanjuti Surat Edaran Kemendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020.

Surat edaran itu bisa dijadikan sebagai acuan dasar bagi Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes Perubahan tahun 2020, dalam rangka Pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan Dana Desa.

Lantas, apa saja sih pertanyaan itu? Mari kita simak berikut ini.

1. Apa itu Covid-19?
2. Bagaimana perkembangan Covid-19 sejauh ini?
3. Apakah Covid-19 memiliki efek atau potensi dampak yang signifikan terhadap Desa?
4. Apakah Covid-19 itu normal dan sudah dapat diprediksi sebelumnya atau tidak?
5. Apakah covid-19 berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa atau tidak?

Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar atau akrab disapa Gus Menteri di acara prime time MetroTv pada Selasa (24/3/2020) yang lalu menyatakan ketika suatu daerah masih aman dari Corona, bisa saja kemudian dialokasikan sementara 70 berbanding 30. Misalnya 70% untuk kegiatan padat karya tunai dan 30% untuk antisipasi dan langkah preventif terhadap Covid-19.

Rencana kebijakan yang akan dibuat oleh Pemdes dan BPD harus tetap melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten. Dengan mempertimbangkan potensi dan situasi serta dampak dan risiko yang lebih besar akibat wabah virus corona terhadap perikehidupan warga desa.

“Tetapi ketika kondisinya sudah ada yang kena (Covid-19) misalnya, desa harus menyiapkan rumah atau tempat untuk karantina. Untuk itu harus. Itu bisa menggunakan dana desa,” ungkapnya.

Selain itu Gus Menteri berharap, desa juga bisa memberikan edukasi berupa kegiatan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat serta. Juga tentang bahaya wabah corona serta bagaimana cara pencegahan dan pengananan kepada warga desa.

“Harus bukan hanya bisa, harus melakukan penyuluhan, pemahaman kepada masyarakat. Harus melakukan pengawasan terhadap mobilitas penduduk,” tegasnya.

Penduduk yang dari dalam atau keluar desa, harus dilacak kemana perginya. Nanti pulangnya harus dilacak juga kondisinya. Begitu pula dengan penduduk yang dari luar daerah atau warga yang baru datang karena bekerja di Ibukota atau di luar negeri. Ketika masuk atau pulang ke desa seperti situasi sekarang ini harus dilakukan pendeteksian dini dan dikarantina dulu.

“Jadi SOP itu harus dibentuk sedemikian rupa di tingkat desa. Pengamanan terhadap kemungkinan terjangkitnya Covid-19. Jadi semua permasalahan harus ditangani secara serius. Dan itu bisa menggunakan Dana Desa. Tentu setelah melakukan diskusi secara mendalam antara Desa dengan Kepala Daerah, dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah),” papar Gus Menteri.

Terakhir, sepertinya kita perlu untuk terus menggelorakan bersama penggalan lirik lagu Desa yang dinyanyikan Iwan Fals berikut ini, sebagai bahan refleksi tentang pentingnya perencanaan kebijakan pembangunan desa di bidang kesehatan dan pemberdayaan sumberdaya manusia yang tentunya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Desa harus jadi kekuatan ekonomi
Agar warganya tak hijrah ke kota
Sepinya desa adalah modal utama
Untuk bekerja dan mengembangkan diri

 

*Sumber Foto: Liputan6.com

Koslata

Perkumpulan yang bervisi untuk mewujudkan perubahan sosial yang demokratis dan berkeadilan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *