Cegah Covid-19, Pemdes Harus Bijak Manfaatkan Anggaran

Koslata — Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, menyebut pemerintah telah mengidentifikasi dana senilai Rp 56 triliun sampai Rp 59 triliun dana desa akan dialihkan untuk penanganan virus corona.

Tahun ini, total transfer dana desa ke daerah mencapai Rp 850 triliun. Realokasi dana desa itu diprioritaskan bagi lima daerah di pulau Jawa.

Desa-desa di luar daerah yang terpapar dan berdampak parah terhadap persebaran virus corona ini tentu tak perlu panik berlebihan dalam merespons bahaya persebaran virus C-19 ini. Upaya pencegahan dan langkah preventif tentu tetap bisa dijalankan oleh masing-masing desa.

Hanya saja, warga dan Pemerintah Desa perlu bijak dalam hal alokasi anggaran desa jika belum memiliki landasan aturan hukum yang jelas. Tentunya dalam kondisi ini, koordinasi antara Pemdes dengan Pemerintah Kabupaten terkait juklak juknis penggunaan anggaran menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting dan mendesak agar potensi penyalahgunaan anggaran dapat diantisipasi jauh hari sebelumnya.

Jika suatu waktu desa memberlakukan Karantina, maka hal yang perlu segera diperbaiki adalah pola komunikasi dan koordinasi otoritas formal dengan komunitas kampung. Ini hal yang mendesak. Unsur masyarakat yang tergabung dalam Kaukus Perempuan di desa juga mesti ikut membantu memperjelas. Selain tentu turun tangan dan terlibat langsung sebisa yang dilakukan secara bersama.

Dalam menanggulangi semakin meluasnya dampak virus corona ini, langkah regulasi yang bisa dilakukan oleh Pemdes bersama Badan Permusyarawatan Desa (BPD) adalah membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang Desa Siaga, tindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang Tata Kelola Desa Siaga dan membentuk pengurus Desa Siaga.

Mengenai pembentukan Desa Siaga Aktif, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 cukup bisa menjadi dasar rujukan karena di dalam keputusan itu dijelaskan juga tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

Di sisi lain, dalam hal penggunaan anggaran, Pemdes juga perlu mengalokasikan Anggaran Tak Terduga pada saat penyusunan APBDes. Hal itu untuk mengantisipasi belanja-belanja tak terduga seperti antisipasi bencana alam maupun non alam atau kejadian dan kebutuhan tak terduga lainnya.

Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020, salah satunya terkait kebencanaan dan bisa diterapkan oleh pemerintah desa dalam penanggulangan risiko bencana. Dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa telah diatur di Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.*

Koslata

Perkumpulan yang bervisi untuk mewujudkan perubahan sosial yang demokratis dan berkeadilan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *