Menyuarakan Pentingnya Akses Informasi Anggaran Desa

Penutur: Ibu Sholatiyah dari kaukus Nina Semonggal Desa Teniga, Lombok Utara, NTB

Saya seorang mantan pekerja migran di Arab Saudi. Saya termasuk orang yang sangat sulit mengeluarkan pendapat dalam pertemuan resmi, baik di dusun maupun di desa. Saya belum percaya diri.

Pada saat kegiatan kaukus, saya sering ditanya tentang hal-hal yang saya lakukan selama ini. Lalu apa yang saya rasakan, dan terkadang diminta bercerita mengenai kondisi di dusun saya. Saya memberikan tanggapan sesuai pengetahuan saya. Dari berbagai kesempatan itu, saya berfikir, inilah saatnya saya belajar dan berani berbicara di depan orang banyak.

Sebagai perempuan dan masyarakat di desa Teniga, saya berusaha menggunakan ruang yang sudah diberikan oleh Kepala Desa agar perempuan terlibat dalam setiap proses pembanguan desa.  Oleh karena itu, sejak saya paham dan sadar bahwa pentingnya saya ikut dalam merencanakan dan mengambil keputusan, saya tidak pernah melewatkan setiap informasi undangan musyawarah, baik yang saya terima melalui WA grup maupun secara langsung dengan surat.

Sekarang, saya sering terlibat di beberapa kegiatan dusun. Pernah juga dipercaya mengkoordinir kegiatan pemberian makanan tambahan pada bayi dan balita di dusun saya. Dari pengalaman-pengalaman itu, saya menemukan di lapangan, kegiatan PMBA tersebut belum merata ke setiap dusun. Saya sangat berharap bisa dilakukan di setiap dusun. Aspirasi ini saya sampaikan kepada Kepala Desa Teniga saat melakukan kunjungan dalam kegiatan PMBA di dusun saya.

Ada peningkatan kapasitas yang saya alami sejak sering diberikan ruang dan kesempatan untuk terlibat di desa. Saya mengalami perubahan cara pandang dan sikap. Misalnya, dalam setiap pertemuan, saya selalu percaya diri dan merasa mampu untuk berbicara di depan orang banyak.

Salah satu yang saya sampaikan, pemerintah desa seharusnya memberikan informasi pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pemerintah desa, terutama informasi anggaran yang masih sangat terbatas.

Saya punya pengalaman tahun 2019, ditemui tim BPK terkait anggaran untuk Kelompok Wanita Tani yang saya ketuai. Anggaran yang seharusnya 3 juta rupiah per dusun untuk bantuan alat dan bibit tidak sesuai jumlahnya dengan realisasi. Anggaran yang sebenarnya memang dari desa tersebut namun karena tidak adanya informasi sumber anggaran dari pemerintah desa pada saat realisasi akhirnya saya mengatakan bahwa fasilitas bertani bersumber dari bantuan BPBD.

Bagi saya tentu ini adalah kesalahan dari pemdes yang tidak pernah memberikan informasi kepada warga terkait pelaksanaan kegiatan dan sumber anggaran sehingga media informasi baik berupa papan informasi atau yang lainnya sangat penting bagi kami.

Koslata

Perkumpulan yang bervisi untuk mewujudkan perubahan sosial yang demokratis dan berkeadilan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *