Menjaring Survey Kepuasan Masyarakat Secara Digital? Why Not?

“Kita tidak memiliki Pilihan. Perbaikan layanan publik harus dilakukan. Salah satunya di sektor kesehatan, dan teknologi bisa menjadi salah satu pilihan untuk mempermudah dan mempercepat respon”

-Adhar Hakim, SH, MH-

(Kepala Perwakilan Ombudsman RI Prov. NTB)

 Pengembangan informasi tentang transparansi pelayanan kesehatan dan mekanisme umpan balik layanan kesehatan penting untuk terus dilakukan oleh pemberi layanan ke penerima layanan. Hal ini dapat membantu memperbaiki kualitas layanan kesehatan dan mutu pelayanan yang lebih baik.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengamanatkan bahwa negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Salah satunya di sektor kesehatan.

Adapun beberapa asas dalam pelayanan publik di sektor kesehatan, dua diantaranya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi bersifat terbuka mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan lengkap dengan mudah dimengerti.  Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan menjadi keharusan untuk terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanannya. Sehingga dalam hal ini perlu untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari pelayanan tersebut melalui pelaksanaan Survei Kesehatan Masyarakat (SKM).

Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan sasaran; pertama, mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan daam menilai kinerja. Kedua, mendorong penyelenggaraan pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ketiga, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Keempat, mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terdiri 9 unsur yang terdiri dari: pertama, Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Kedua, Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Ketiga, Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Keempat, Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Kelima, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Keenam, Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman. Ketujuh, Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan. Kedelapan, Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Kesembilan, Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses(usaha,pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer,mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Salah satu media yang bisa dimaksimalkan untuk pengembangan SKM ini adalah dengan pemanfaatan teknologi menjadi SKM digital. Mengapa digital? Karena; biaya efisien, ramah lingkungan, real time data, transparan, dan data berbentuk soft copy (mudah di-tracking).

Dalam proses upaya pengembangannya, tentu penting untuk melibatkan beragam pihak agar kedepannya bisa membangun sinergi dan klaborasi seperti pemberi layanan, pihak pemerintah, dan penerima layanan yakni perempuan, karena perempuan menjadi aktor yang rentan, dan intensitas mengakses layanan kesehatannya lebih tinggi dibadingkan laki-laki.

Bagi pemerintah hasil-hasilnya nanti bisa dikolaborasikan  pemanfaatannya untuk kebutuhan menyusun program kesehatan berbasis baseline data. Bagi penerima layanan bermanfaat turut andil berpartisipasi meningkatkan kualitas layanan dengan memberikan umpan balik.

Hal-hal ini yang kemudian melatarbelakangi Koslata PUP Lombok Barat untuk menyelenggarakan Wokrshop mekanisme transparansi sistem kesehatan dan umpan balik layanan kesehatan selama dua hari pada tanggal 25-26 Februari 2020 di Hotel Aston Inn Mataram. Dengan menghadirkan narasumber dari Ombudsman (Adhar

Hakim). Peserta dari Dikes Lombok Barat, Kepala desa dari 14 Desa dampingan, kaukus dari desa dampingan, serta bidan desa dari wilayah pendampingan. Tanpa terkecuali 3 puskesmas di wilayah dampingan; puskesmas Meninting, Puskesmas Gunungsari, dan Puskesmas Penimbung.

Selama proses Workshop, penggalian gagasan dilakukan melalui disko (diskusi kelompok) dan penuangan gagasan secara langsung. Pada sesi akhir, semua peserta bersepakat bahwa SKM digital penting untuk menjaring survey kepuasan masyarakat dalam konteks layanan kesehatan. Sehingga diskusi-diskusi dan sinergi lanjutan secara non-formal penting untuk terus dilakukan. Baik untuk membahas piloting maupun regulasinya.

 

 

 

 

 

Koslata

Perkumpulan yang bervisi untuk mewujudkan perubahan sosial yang demokratis dan berkeadilan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *